Bung Karno Berteriak: Persetan Dengan PBB!! Inggris Kita Linggis!! Amerika Kita Setrika!!

Suatu hal yang lumrah apabila kita melihat seseorang berkorban demi apa yang dicintainya, demikian juga Bung Karno. Demi Indonesia Bung Karno mengabaikan penyakit yang menggerogoti dirinya.

Bung Karno selalu tampil prima dihadapan publik, walau pada hakekatnya dia dalam keadaan lemah. Hal tersebut dilakukan demi menjaga rasa percaya diri seluruh rakyat Indonesia.

Berulang-kali dokter pribadinya memberi nasihat kepada Bung Karno. Ini terkait dengan sakit ginjalnya, yakin makin para di akhir tahun 60-an.

"Kalau Bapak bisa tenang sedikit, dan tidak berteriak-teriak, niscaya Bapak tidak akan mendapat ulcers."

Yang dimaksud dokter adalah peradangan pada lambung akibat sakit ginjalnya itu. Baru saja dokter berhenti memberikan nasihatnya, Bung Karno meradang dan berteriak, "Bagaimana aku bisa tenang kalau setiap lima menit menerima kabar buruk?"

Berteriak adalah "hobi" Sukarno. Ia berteriak untuk memberi semangat rakyatnya. Ia berteriak juga untuk mengganyang musuh-musuh negara. Jika konteksnya adalah membakar semangat rakyat, maka Bung Karno adalah seorang orator ulung.

Bahkan paling unggul pada zamannya. Sebaliknya, jika ia berteriak karena terinjak dan teraniaya harga dirinya sebagai presiden dan kepala negara, maka Sukarno adalah presiden paling berani yang pernah hidup di atas bumi ini.

"Inggris kita linggis! Amerika kita setrika!", atau "Go to hell with your aid" yang ditujukan kepada Amerika.

"Malaysia kita ganyang. Hajar cecunguk Malayan itu! Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu", yang ini saat Indonesia berkonfrontasi dengan di negara boneka bernama Malaysia.

Bukan hanya itu. Organisasi dunia yang bernama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun pernah dilawan.

Tanggal 20 Januari 1965, Bung Karno menarik Indonesia dari keanggotaan PBB. Ini karena ketidak-becusan PBB dalam menangani persoalan anggota-anggotanya, termasuk dalam kaitan konflik Indonesia – Malaysia.

Ada enam alasan yang tak bisa dibantah siapa pun, termasuk Sekjen PBB sendiri, yang menjadi dasar Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB.

Pertama, soal kedudukan PBB di Amerika Serikat. Bung Karno mengkritik, dalam suasana perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet lengkap dengan perang urat syaraf yang terjadi, maka tidak sepatutnya markas PBB justru berada di salah satu negara pelaku perang dingin tersebut. Bung Karno mengusulkan agar PBB bermarkas di Jenewa, atau di Asia, Afrika, atau daerah netral lain di luar blok Amerika dan Soviet.

Kedua, PBB yang lahir pasca perang dunia kedua, dimaksudkan untuk bisa menyelesaikan pertikaian antarnegara secara cepat dan menentukan. Akan tetapi yang terjadi justru PBB selalu tegang dan lamban dalam menyikapi konflik antar negara. Indonesia mengalami dua kali, yakni saat pembebasan Irian Barat, dan Malaysia. Dalam kedua perkara itu, PBB tidak membawa penyelesaian, kecuali hanya menjadi medan perdebatan.

Selain itu, pasca Perang Dunia II, banyak negara baru, yang baru saja terbebas dari penderitaan penjajahan, tetapi faktanya dalam piagam-piagam yang dilahirkan maupun dalam preambule-nya, tidak pernah menyebut perkataan kolonialisme. Singkatnya, PBB tidak menempatkan negara-negara yang baru merdeka secara proporsional.

Ketiga, Organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi, militer dan kekuatan tahun 1945, tidak mencerminkan bangkitnya negara-negara sosialis serta munculnya perkembangan cepat kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika. Mereka tidak diakomodir karena hak veto hanya milik Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Taiwan. Kondisi yang tidak aktual lagi, tetapi tidak ada satu orang pun yang berusaha bergerak mengubahnya.

Keempat, soal sekretariat yang selalu dipegang kepala staf berkebangsaan Amerika. Tidak heran jika hasil kebijakannya banyak mengakomodasi kepentingan Barat, setidaknya menggunakan sistem Barat. Bung Karno tidak dapat menunjung tinggi sistem itu dengan dasar, "Imperialisme dan kolonialisme adalah anak kandung dari sistem Negara Barat. Seperti halnya mayoritas anggota PBB, aku benci imperialisme dan aku jijik pada kolonialisme."

Kelima, Bung Karno menganggap PBB keblinger dengan menolak perwakilan Cina, sementara di Dewan Keamanan duduk Taiwan yang tidak diakui oleh Indonesia.

Di mata Bung Karno, "Dengan mengesampingkan bangsa yang besar, bangsa yang agung dan kuat dalam arti jumlah penduduk, kebudayaan, kemampuan, peninggalan kebudayaan kuno, suatu bangsa yang penuh kekuatan dan daya-ekonomi, dengan mengesampingkan bangsa itu, maka PBB sangat melemahkan kekuatan dan kemampuannya untuk berunding justru karena ia menolak keanggotaan bangsa yang terbesar di dunia."

Keenam, tidak adanya pembagian yang adil di antara personal PBB dalam lembaga-lembaganya. Bekas ketua UNICEF adalah seorang Amerika. Ketua Dana Khusus adalah Amerika. Badan Bantuan Teknik PBB diketuai orang Inggris. Bahkan dalam persengketaan Asia seperti halnya pembentukan Malaysia, maka plebisit yang gagal yang diselenggarakan PBB, diketuai orang Amerika bernama Michelmore.

Bagi sebagian kepala negara, sikap keluar dari PBB dianggap sikap nekad. Bung Karno tidak hanya keluar dari PBB. Lebih dari itu, ia membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces/ Conefo) sebagai alternatif persatuan bangsa-bangsa selain PBB. Konferensi ini sedianya digelar akhir tahun 1966.

Langkah tegas dan berani Sukarno langsung mendapat dukungan banyak negara, khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Bahkan sebagian Eropa juga mendukung.

Sebagai tandingan Olimpiade, Bung Karno bahkan menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10 – 22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing.

Bung Karno dengan Conefo dan Ganefo, sudah menunjukkan kepada dunia, bahwa organisasi bangsa-bangsa tidak mesti harus satu, dan hanya PBB.

Bung Karno sudah mengeluarkan terobosan itu. Sayang, konspirasi internasional (Barat) yang didukung segelintir pengkhianat dalam negeri (seperti Angkatan '66, sejumlah perwira TNI-AD, serta segelintir cendekiawan pro Barat, dan beberapa orang keblinger), berhasil merekayasa tumbangnya Bung Karno. Wallahu a'lam. (IRIB Indonesia/GFI/SL)

Read More

Peringatan Hari Perempuan Sedunia

Pemerintah hendaknya memanfaatkan momentum peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women's Day), yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Momentum ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan perundangan terkait hak perempuan.

"Saatnya kaum perempuan  Indonesia memaknai secara positif peringatan ini, untuk meningkatkan kapasitas dirinya," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Jazuli Juwaini, Kamis (8/3/2012), di Jakarta.

Jazuli menyebutkan, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan, perempuan Indonesia masih menghadapi permasalahan klasik, seperti pendidikan yang rendah, angka kematian ibu yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya akses pemberdayaan ekonomi, dan ketertinggalan di bidang lainnya.

"Bahkan, jika dilihat dari satuan angka internasional seperti Millennium Development Goals, Human Development Index, Gender-related Development Index, dan Gender Empowerment Measure, taraf hidup perempuan Indonesia masih harus ditingkatkan," ungkap anggota Komisi VIII DPR ini. Komisi VIII membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Peningkatan kualitas hidup perempuan Indonesia, menurut Jazuli, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jaminan dan perluasan akses perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan bidang lainnya memang sudah ada dalam berbagai peraturan perundangan. Namun implementasi dari kebijakan dan  peraturan perundangan itu masih sangat kurang.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus lebih serius dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangan terkait hak perempuan sehingga tidak ada lagi hambatan bagi perempuan Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Diskriminasi

Karena memilih berbeda, banyak kaum minoritas mengalami diskriminasi. Diskriminasi juga kerap dialami seseorang karena keperempuannya. Sikap diskriminatif terhadap kelompok lain yang berbeda, baik terkait gender dan keyakinan, terpelihara karena masih kuatnya mindset dan stigma di masyarakat. Hal ini harus dilawan dengan pemberontakan damai, dengan menggali empati kaum mayoritas terhadap kaum minoritas korban diskriminasi. Perempuan, dengan kekuatannya dan pengalamannya, dapat mengambil peran melakukan perubahan ini.

"Kemampuan berempati harus ditumbuhkan. Empati merupakan cara untuk hidup damai. Semua pihak harus terlibat untuk melawan diskriminasi, perempuan dan laki-laki bisa terlibat dengan berempati terhadap korban diskriminasi, bisa melihat dari sisi korban bisa saling menghargai," jelas Maria Ulfa Anshor, aktivis perempuan yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kepada Kompas Female seusai peluncuran novel realis, Maryam, di Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Salah satu cara menggali empati terhadap korban diskriminasi adalah melalui cerita dan buku. Bagi Maria Ulfa, cerita dalam sebuah buku dapat memengaruhi budaya, bahkan mendorong kebijakan. Buku termasuk novel, merupakan pendekatan yang lebih lembut dan cair, untuk mendorong orang lain melakukan perubahan termasuk pemberontakan secara damai, dengan menumbuhkan empati yang kemudian perlahan mengubah mindset dan stigma dalam masyarakat.

Maria Ulfa menyebutkan, sejumlah novel yang memiliki pengaruh kuat menyuarakan ketidakadilan dan diskriminasi, dengan figur perempuan yang mampu mengambil peran membuat perubahan. Di antaranya, Perempuan Berkalung Sorban (Abidah El Khalieqy), dan yang terbaru Maryam karangan Okky Madasari.

"Pendekatan kepada masyarakat untuk melakukan pemberontakan damai melalui novel yang menumbuhkan empati seperti ini, ada, tapi belum banyak. Seperti Maryam yang merupakan model bagaimana perempuan mengambil peran untuk melakukan upaya pemberontakan dengan damai. Pengaruh perempuan lebih kuat, karena ceritanya lebih alami, tidak dibuat-buat," jelas Maria Ulfa.

Menurut Maria Ulfa, novel realis Maryam merupakan salah satu pintu masuk untuk melihat pergulatan, fakta-fakta tentang kelompok yang mengalami diskriminasi, khususnya perempuan. Sosok Maryam, bagi Maria Ulfa, adalah perempuan yang tegar, kuat, mampu mengambil keputusan dan dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya, terutama dari kelompok minoritas untuk mampu bersikap.

Perempuan, lanjutnya, harus bisa bersikap terhadap lingkungannya, termasuk terhadap kebijakan negara yang diskriminatif. Memperingati Hari Perempuan Internasional, Maria Ulfa menekankan pentingnya bagi perempuan memperkuat jaringan. Melalui jaringan, perempuan dapat menghimpun dukungan untuk melakukan pendampingan dan advokasi terhadap korban diskriminasi, termasuk mengadvokasi kebijakan yang lebih ramah perempuan dan kelompok minoritas. Untuk memperkuat jaringan, dibutuhkan lebih banyak perempuan yang berani bersikap dan melakukan pemberontakan damai, diawali dengan berempati untuk kemudian beraksi mengakhiri diskriminasi.

Tradisi, Kodrat, Konstruksi Jender

Jender sering disalahpahami sebagai perempuan, padahal bicara tentang bentukan dan konstruksi sosial mengenai nilai, peran, hak dan kewajiban, apa yang pantas dan tidak pantas, yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki.

Pada Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2012 ini, miris membaca berita tentang Wina Mayua (32) di Merauke, Papua, yang melahirkan anak keenamnya di dalam gubuk seadanya di halaman belakang rumah (Kompas, Rabu 29 Februari 2012).

Tradisi

Tradisi suku Merauke menyuruh perempuan melahirkan di tempat yang disebut "kandang hina", yang pemali didekati laki-laki. Ibu dan bayi harus tinggal, sering di udara terbuka di atas tanah saja, seminggu atau sampai tali pusar terlepas dan lukanya mengering. Wina yang masih muda sudah terlihat tua, letih digilas oleh praktik yang menyebabkan entah berapa banyak perempuan mati sia-sia, juga anak tak terselamatkan nyawanya.

Di belahan negara lain seperti di China, banyak perempuan harus merelakan rahimnya membengkak kelelahan diisi janin-janin yang terus dilahirkan, cuma untuk dibuang bila yang lahir perempuan (Message from an Unknown Chinese Mother, kisah nyata, Xinran, 2011). Sementara di India, misalnya, meski secara resmi sudah dilarang sejak 1961, dalam kenyataannya masih hidup praktik mas kawin yang wajib dibayarkan keluarga perempuan kepada keluarga suami, yang dapat berbuahkan penganiayaan (sering dalam bentuk pembakaran) hingga kematian bila perempuan tak sanggup melunasi.

Cerita di atas terasa sangat mengerikan dan sepertinya jauh dari kehidupan kita. Mungkin banyak dari kita akan bilang, "Tetapi perempuan sekarang kan bisa melakukan apa saja. Bisa jadi pengusaha, menyetir mobil, bahkan jadi menteri dan lebih berkuasa daripada laki-laki." Ada yang berpendapat perempuan perlu pendidikan tinggi agar dapat mendidik anak dan mendampingi suami dengan baik, tetapi tidak usah bekerja di luar rumah karena kodratnya sebagai perempuan adalah menjadi ibu dan melayani suami.

Kodrat

Salah satu topik paling mengundang perdebatan masyarakat, perempuan dan laki-laki, adalah topik tentang perempuan. "Kodrat" selalu dibawa dalam percakapan, kadang kuat dibalut emosi, sepertinya dengan pemaknaan aneka rupa sesuai yang diinginkan penggunanya. Mulai dari kodrat perempuan itu "lemah lembut", "emosional", "tergantung dan patuh pada laki-laki", "menjadi ibu", hingga ke "lebih senang shopping".

Entah apa yang dimaksud "kodrat" di situ. Bila kamus menyatakan "kodrat" bermakna "sesuatu yang terberi, tidak dapat ditentang manusia, sifat asli, sifat bawaan", sesungguhnya "kodrat" (mayoritas) perempuan yang berbeda dari laki-laki itu ada pada aspek reproduksinya yang khas, tertampil dalam mengalami menstruasi, serta (berpotensi) hamil, melahirkan, dan menyusui dengan ASI. Itu saja. Yang lainnya adalah akibat, pemahaman dan bentukan masyarakat, yang sering dipercaya sebagai kebenaran, dan dipertahankan dari waktu ke waktu.

Konstruksi Jender

Sementara itu, persoalan perempuan dan konstruksi jender adalah persoalan lintas disiplin, lintas sektor, relevan dibahas di semua bidang, karena manusia itu setengahnya perempuan, setengahnya lagi laki-laki. Meski demikian, kajian ini masih dianggap tidak penting atau sering dipahami secara salah, sebagai "ingin memerangi laki-laki".

Perempuan dan "jender" itu berbeda meski erat terkait satu dan lainnya. "Jender" sering disalahpahami sebagai "perempuan", padahal bicara tentang bentukan dan konstruksi sosial mengenai nilai, peran, hak dan kewajiban, apa yang pantas dan tidak pantas, yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki. Misalnya tentang tawuran dan perilaku-perilaku berisiko yang banyak dilakukan laki-laki, tentang Wina atau banyak perempuan lain yang rentan mati sia-sia dalam proses melahirkan karena pelanggengan praktik yang merendahkan (mengapa gubuk untuk melahirkan disebut "rumah hina?") Atau tentang kekerasan seksual yang bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki, tetapi berdampak berbeda, tentang bagaimana perusakan alam dan perang bisa dialami secara sama oleh perempuan dan laki-laki (karena sama-sama manusia), tetapi juga berimplikasi berbeda karena keduanya dilekati dengan nilai dan peran berbeda.

Kajian jender menjadi kajian akademik yang sulit dipahami, terutama karena selama ratusan tahun orang membawa pengalaman pribadi, nilai dan kebiasaan hidup dalam masyarakat sebagai "kebenaran" dan terus melanggengkannya, tidak lagi kritis terhadap praktik peminggiran perempuan bahkan dalam dunia akademik.

Tentang hal di atas, menarik untuk mengutip frase dalam pidato ilmiah bapak psikoanalisis, Sigmund Freud, tentang femininitas, yang ditulisnya tahun 1932: "Ladies and gentlemen throughout history people have knocked their heads against the riddle of the nature of femininity - Nor will you have escaped worrying over this problem – those of you who are men; to those of you who are women this will not apply – you are yourselves the problem". Jika diterjemahkan bebas, lebih kurang: "Saudara-saudara, sepanjang sejarah orang berpikir keras mencoba memahami teka-teki femininitas - Anda kaum laki-laki, juga tidak luput mengkhawatirkan persoalan ini; untuk Anda yang perempuan, ini tidak berlaku, karena Anda sendirilah masalah yang sedang diselidiki itu".

Ilmu pengetahuan itu tidak lepas dari bias jender. Cukup banyak orang hingga kini, termasuk ilmuwan psikologi, seperti Freud, membahas dan mengambil kesimpulan tentang perempuan, tanpa bertanya dan mencoba memahami dari sisi perempuan itu sendiri yang mengalami dan menjalani hidupnya. Bahkan, ilmuwan perempuan tidak jarang membawa bias jender itu. Karena itu, kajian jender yang mengungkap bias dan mengupayakan pengetahuan adil jender menjadi penting. (IRIB Indonesia/Kompas/RA)

Read More

BBM Akan Naik, Pelaku Bisnis Mulai Siap-siap

Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April 2012, mulai ditanggapi penuh waspada oleh para pelaku bisnis maupun pihak-pihak lainnya. Mereka mulai berhitung dengan dampak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Tak hanya pengusaha di sektor transportasi, hampir seluruh pelaku usaha mulai menghitung-hitung dampak kenaikan BBM bersubsidi premium dan solar, yang diusulkan naik sebesar Rp 1.500 per liter itu.

Dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan dua opsi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Pertama, menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 1.500 per liter, sehingga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000/liter --seperti saat Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.

Kedua, pemerintah mengusulkan mematok secara tetap dana subsidi hanya sebesar Rp 2.000 per liter. Artinya, berapa pun harga bensin dan solar di pasar dunia, pemerintah hanya akan menyubsidi sebesar Rp 2.000 per liter.

Misalnya, harga bensiun premium di pasar dunia Rp 8.000, maka di dalam negeri akan dijual Rp 6.000 per liter. Jika ternyata harga minyak harga premium dan solar di luar negeri melonjak menjadi Rp 9.000 per liter, maka harga di dalam negeri akan menjadi Rp 7.000 per liter dan seterusnya.

Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan, pemerintah mengajukan dua opsi, mengingat harga minyak dunia sudah mengalami kenaikan, dengan rata-rata harga minyak mentah (ICP) sekarang sudah menembus 121 dolar AS per barel.

Seorang pejabat Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa kemungkinan besar pemerintah akan memilih opsi kedua, karena pengeluaran pemerintah untuk subsidi akan lebih pasti.

Meski, katanya, hal tersebut juga masih mungkin akan membengkak jika konsumsi premium atau solar masyarakat meningkat. "Tapi berdasarkan simulasi pertumbuhan konsumsi, subsidi sebesar Rp 2.000 per liter tetap layak," kata pejabat itu.

Simulasi Dampak

Badan Pusat Statistik (BPS) pun langsung bereaksi dengan menghitung dampak dari pelaksanaan kebijakan kenaikan BBM tersebut.

Hasil simulasi BPS menunjukkan, setiap kenaikan harga bahan bakar minyak Rp 500 per liter akan menyebabkan inflasi langsung 0,31 persen dan inflasi tidak langsung sebesar 1-2 kali dari inflasi langsung.

Artinya, jika harga BBM dinaikkan Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter, akan menyebabkan inflasi langsung sebesar 0,93 persen dan inflasi tidak langsung sekitar 1 hingga 2 kali dari inflasi langsung. Inflasi tidak langsung itu berupa kenaikan tarif transportasi umum.

"Jadi, kalau harga BBM dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter, inflasi langsungnya 0,93 persen, ditambah inflasi tidak langsung sekitar 1,35 persen dan totalnya menjadi sekitar 2,5 persen," jelas Kepala BPS, Suryamin, di Jakarta, Kamis (1/3).

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Sederhananya, inflasi adalah sebuah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi.

Suryamin menjelaskan, simulasi yang dibuat lembaganya tersebut dibuat dengan catatan kenaikan harga bahan bakar tersebut berlaku untuk semua kendaraan.

Tak pelak lagi, para pelaku bisnis pun mulai mengeluarkan kalkulasi mereka terkait dampak kenaikan BBM pada industrinya.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) misalnya, memperkirakan kenaikan harga BBM di rentang Rp 1.500-Rp 2.000 per liter bakal membuat harga rumah naik sekitar 20 persen lebih.

Untuk tipe rumah seharga Rp 100 juta, Apersi memperkirakan kenaikan BBM bisa membuat harga rumah itu naik menjadi Rp 110 juta-Rp 120 juta per unit. "Itu juga belum pasti harganya, karena masing-masing harga materialnya berbeda-beda," ujar Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo.

Sebelumnya, lembaga konsultan dan riset properti, Colliers International juga menilai bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak kepada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah dalam membeli rumah. Sebab, akan membuat kebutuhan dasar bahan bangunan naik, sehingga developer akan menaikkan harga dasar properti.

Dari sektor riil, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Benny Soetrisno mengatakan, kenaikan harga BBM pastinya akan diikuti naiknya biaya angkut. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi tekstil harus mengalami penyesuaian.

"Ditambah upah pekerja yang naik secara periodik tahunan akibat harga barang-barang kebutuhan yang naik, ini akan bermuara pada harga tekstil. Jadi, harus naik," kata Benny.

Untuk menyiasati kenaikan tersebut, Benny mengatakan, tindakan drastis yang bisa ditempuh perusahaan untuk menekan biaya produksi adalah menurunkan volume produksi. "Yang paling ekstrim adalah melakukan pengurangan jam kerja," tegas dia.

Kekhawatiran pengusaha tekstil akan naiknya biaya produksi tampaknya bakal terwujud. Alasannya, Kementerian Perhubungan mengaku telah mulai membahas kenaikan tarif angkutan menyusul rencana kenaikan BBM bersubsidi tersebut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, pembahasan dampak kenaikan BBM akan difokuskan pada angkutan umum, seperti bus dan mikrolet (angkutan kota).

Kendati belum menentukan besar kenaikan, Kemenhub menyatakan besaran kenaikan tarif nantinya akan beragam. Sebab, angkutan kota dan desa dalam provinsi terikat pada ketentuan otonomi daerah. Selain itu,  karakter tiap daerah berbeda. "Nah Organda lagi kumpul membahas soal itu, karena karakter tiap daerah lain," tambah Mangindaan.

Antisipasi Pemerintah

Menghadapi berbagai keluhan dan perhitungan dampak kebijakan dari para pelaku bisnis, Menteri ESDM pun angkat suara. Jero Wacik mengatakan, pemerintah terpaksa menempuh kebijakan menaikan harga BBM karena kondisi keuangan pemerintah yang semakin berat. Dia pun menjamin bahwa keputusan kenaikan ini sudah melewati proses pembahasan yang transparan.

"Jadi, percayalah pada presiden, bahwa tidak ada presiden yang tidak cinta dan tidak sayang pada rakyatnya. Jangan karena menaikkan BBM, dibilang Pak SBY tidak sayang rakyat," ujarnya.

Pemerintah pun bergerak cepat dengan segara menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi bagi masyarakat tidak mampu. Lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), pemerintah siap menyediakan anggaran lebih besar dan durasinya lebih diperpanjang.

"Dulu Rp 100 ribu selama enam bulan, sekarang sembilan bulan Rp 150 ribu," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. "Begitu diumumkan 1 April 2012, langsung diberlakukan selama sembilan bulan. Luar biasa."

Agung menjelaskan, bantuan itu diberikan pada 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). "Dikali empat, jadi 74 juta jiwa," kata Agung.

Selain BLSM, pemerintah juga memberi kompensasi berupa penambahan subsidi siswa miskin, penambahan jumlah penyaluran beras miskin, dan subsidi pengelola angkutan masyarakat/desa. (IRIB Indonesia/Gatra/RA)

Read More

Kasus Dhana, Tersangka Korupsi Pajak Terus Diusut

Tersangka korupsi pajak, Dhana Widyatmika, tak bisa menjelaskan asal-muasal dana miliaran rupiah yang tersimpan di beberapa rekeningnya. Pernyataan ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Arnold Angkow, seusai pemeriksaan atas mantan pegawai negeri sipil berpangkat III-C di Direktorat Jenderal Pajak itu, Jumat malam, 2 Maret 2012.

"Dari data keuangan di bank yang kami peroleh, dia tidak bisa membuktikan bahwa uang-uang itu memang berasal dari penghasilan yang legal," kata Arnold.

Kejaksaan menemukan rekening Dhana di beberapa bank dengan nilai simpanan sekitar Rp 60 miliar. "Kurang lebih sebesar itu," kata Arnold. Selain itu, Dhana diketahui menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga menemukan transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah di beberapa rekening milik Dhana. Ketiadaan penjelasan asal-usul sumber dana itu menguatkan dugaan kejaksaan bahwa Dhana telah melakukan penyimpangan-penyimpangan saat menjadi pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. "Dia menguntungkan perusahaan-perusahaan wajib pajak yang ditanganinya," kata Arnold.

Kejaksaan mengendus ada enam perusahaan lokal yang diuntungkan Dhana. Kejaksaan akan memanggil direksi perusahaan-perusahaan itu pekan depan. "Kami periksa dulu," kata Arnold. Satu dari enam perusahaan itu bergerak di bidang ekspedisi. Pengacara Dhana, Reza Edwijanto, meminta penyidik membuktikan kebenaran soal kepemilikan dana sebesar Rp 60 miliar di rekening kliennya. "Itu dulu buktikan," katanya ketika dihubungi Sabtu, 3 Maret 2012.

Menurut Dhana, kata Reza, total uang di rekening saat ini kurang dari Rp 500 juta. Harta simpanan di deposite box yang disita kejaksaan pun tak begitu besar. "Kejaksaan tahu itu," ujarnya. Reza menilai dana ratusan juta rupiah sangat wajar dimiliki Dhana. Penghasilan dari showroom mobil dan minimarket Dhana diyakini dapat menghasilkan uang sebesar itu jika dikumpulkan terus-menerus. Apalagi, "Minimarket sejak 1993, sementara showroom sudah ada sebelum dia jadi pegawai pajak."

Dhana sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sejak 17 Februari 2012 lalu. Ia dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejaksaan sementara menahan Dhana di Rumah Tahanan Salemba cabang kejaksaan mulai Jumat malam, 2 Maret, hingga 21 Maret 2012 mendatang.

Dhana Tidak Selalu Mengaku Bestatus Pegawai Negeri Sipil

Meski bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, Dhana Widyatmika tidak selalu mengaku berstatus pegawai negeri sipil. Dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, Dhana mengisi kolom pekerjaan sebagai karyawan swasta.

Perbedaan status itu disadari ketika sebuah bank pemerintah menemukan dua rekening bernama Dhana dengan latar belakang perkerjaan yang berbeda: pegawai pajak dan pengusaha dealer mobil. Oleh bank, temuan ini diadukan ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. Lembaga itu pun langsung menurunkan tiga pegawainya untuk menelisik Dhana. Dari Kelurahan Cipinang Melayu, diketahui kalau Dhana memang mencantumkan pekerjaannya sebagai karyawan swasta di KTP dan KK.

Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan Kelurahan Cipinang Melayu Sri Rejeki juga membenarkan informasi ini. "Sejak awal membuat KTP, dia mengaku karyawan swasta," kata Sri. Dari semua temuan itu, PPATK memilih melemparkannya ke Kejaksaan Agung setelah membekukan semua rekening Dhana. Rekening bisa menampung duit masuk, tapi tidak bisa dicairkan.

ICW Berharap Penyuap Pegawai Dirjen Pajak DiJerat

Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch berharap Kejaksaan Agung tak hanya menjerat Dhana Widyatmika dalam kasus dugaan pengemplangan pajak. Menurut anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho, Kejaksaan Agung juga harus berani menjerat penyuap pegawai Direktorat Jenderal Pajak berharta hampir Rp 60 miliar tersebut.

"Ini seperti kasus Gayus (Tambunan). Perusahaan yang menyetor ke Gayus tidak diproses" kata Emerson di kantor ICW, Jakarta, 4 maret 2012.  " Dikhawatirkan pada kasus Dhana, yang kena hanya pegawai negeri sipil, perusahaan yang dibantu enggak kena."

Dalam kasus penggelapan pajak, Gayus Tambunan divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim kasasi. Ia kembali divonis enam tahun penjara dalam kasus pencucian uang, dua belas tahun penjara dalam kasus penyuapan, dan dua tahun penjara dalam kasus pemalsuan paspor.

Namun hingga kini, penyuap Gayus belum tersentuh. Nasib mujur penyuap Gayus itulah yang dikhawatirkan Emerson terulang dalam kasus Dhana. "Langkah Kejagung sudah tepat menjerat dia dengan pasa korupsi dan pencucian uang. Tapi Kejaksaan jangan sampai menutupi itu (penyuap Dhana). Siapapun yang terlibat kasus ini harus diproses," ujarnya.

Kejaksaan Agung telah mengantongi nama enam perusahaan yang diduga terlibat tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Dhana. "Ini baru nama (perusahaan) saja yang kami dapat," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Kusus (JAM Pidsus), Arnold Angkouw pekan lalu.

Arnold mengatakan, keenam perusahaan tersebut adalah perusahaan lokal atau dalam negeri. Namun dia tidak bersedia menyebut nama keenam perusahaan tersebut. Alasannya, penyidik saat ini sedang mencari tahu keterlibatan keenam perusahaan dalam kasus Dhana. "Kalau sudah jelas baru kami sampaikan, kalau belum jelas kan bisa dikomplain," kata dia.

Pengacara Dhana, Reza Dwijanto, membantah kliennya menangani enam perusahaan. Adapun saat ditanya siapa saja pihak yang diduga menjadi klien Dhana, Reza mengatakan hal itu sudah diketahui Kejaksaan. Menurut Reza, pihaknya menunggu proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik pada bagian Pidana Khusus.

Inilah Rincian Penghasilan Pegawai Golongan III/C

Reformasi Birokrasi, digulirkan tahun 2007 dengan maksud memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu reformasi birokrasi juga menciptakan aparat yang bersih dan profesional. Salah satu langkah reformasi birokrasi
dengan mengeluarkan remunerasi kepada pegawai kementrian dan lembaga negara.

Tahap awal sebagai percontohan remunerasi tahun 2007 dipilih pegawai Kementrian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani, waktu itu berpandapat dipilihnya Kementrian Keuangan sebagai percontohan program remunerasi dengan alasan hampir 75 persen pengumpul penerimaan negara dikelola kementrian keuangan.

Setelah mendapat remunerasi tahun 2007, gaji pegawai di Direktorat Bea dan Cukai dan Pajak terendah Rp 2,091 juta per bulan dan tertinggi Rp 49,33 juta per bulan. Bandingkan dengan pegawai di departemen lain, pegawai terendah mendapat gaji pokok Rp 760.495 sedangkan pegawai tertinggi Rp 2,38 juta per bulan. Remunerasi yang diberikan kepada Kementrian Keuangan tahun 2010 saja mencapai Rp 5,4 triliun.

Lalu, bagaimana penghasilan Dhana Widyatmika? Begini rincian penghasilan pegawai golongan III/c ini:

Gaji Pokok : Rp 2.066.600 @bulan
Tunjangan Kehadiran : Rp 240.000 @bulan
Tunjangan Kegiatan Tambahan : Rp 5.400.000 @bulan
Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara : Rp 3.800.000 @bulan
Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) Account Representative : Rp 5.600.000 @bulan

TUNJANGAN
Tunjangan istri : 10 % dari gaji pokok
Tunjangan anak : setiap anak (maksimal 2) mendapat 2% dari gaji pokok

LAINNYA :
UANG MAKAN : Rp 27.000 (dibayar perbulan menurut daftar kehadiran)
UANG LEMBUR : Rp 17.000
UANG MAKAN LEMBUR : Rp 27.000

PENGHASILAN SAMPINGAN
- Mengelola bisnis mini market
- Mengelola usaha diler kendaraan truk bekas

Sumber Diolah Peraturan Menteri Kepmenkeu No. 164/KMK.03/2007 dan Kepmenkeu No. 289/KMK.01/02007 dan Peraturan terkait lainnya.

Dirjen Pajak Dituntut Segera Berbenah

Direktorat Jenderal Pajak diminta segera berbenah untuk mendukung program reformasi birokrasi karena masih banyaknya mafia pajak. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Dolfie OFP mengatakan sistem pengawasan internal harus dikuatkan untuk mencegah praktek penggelapan dan korupsi pegawai pajak seperti Dhana Widyatmika dan Gayus Tambunan.

"Pengendalian internal selama ini menjadi titik lemah," kata Dolfie kepada Tempo, Ahad 4 Maret 2012.

Ketua Komisi Keuangan DPR Emir Moeis menambahkan selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga diperlukan. Selama ini, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan tidak bisa leluasa mengaudit Ditjen Pajak karena alasan kerahasiaan data wajib pajak.

Menurut dia, Undang-Undang Perpajakan perlu diamandemen agar mekanisme pengawasan berjalan maksimal. "Bila BPK bisa melakukan audit investigasi, maka kasus-kasus pelanggaran pajak bisa dicegah dari awal," kata Emir kemarin.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah membatasi hubungan antara wajib pajak dan pegawai pajak. Menurut Emir, cara ini bisa mencegah 'main mata' antara petugas dan wajib pajak. Penerapan sistem elektronik juga bisa menjadi pilihan. "Intinya sentuhan langsung antara wajib pajak dan pegawai pajak dihindari," kata Emir.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Febridiansyah mengharapkan pemerintah mengefektifkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, khususnya terkait pelaporan kekayaan pegawai negeri sipil. Aturan itu mewajibkan seluruh PNS di semua level melaporkan kekayaan mereka.

Sayangnya, kata dia, kebijakan Presiden tersebut tidak dikawal dengan baik sehingga implementasinya tidak sesuai tujuan. Komisi Pemberantasan Korupsi sejauh ini baru menerima pelaporan harta kekayaan pejabat. Padahal, korupsi pun bisa dilakukan juga oleh pegawai level terendah.

Direktur Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi mengatakan instansinya terus melakukan pembenahan. Reformasi birokrasi, kata dia, dijalankan meliputi tiga aspek utama, yaitu reformasi organisasi, tugas pokok dan fungsi pegawai, serta pengembangan sumber daya manusia.

Reformasi, lanjut Dedi, secara otomatis akan menyeleksi pegawai tak kompeten dan membersihkan perilaku nakal. Pegawai yang nakal, pasti akan terpinggirkan oleh sistem ini. Dedi mencontohkan, Dhana Widyatmika dan Herly Isdiharsono memilih mengundurkan diri dari Ditjen Pajak. (IRIB Indonesia/Tempo/RA)

Read More

Perangi Kemisminan dengan Mencabut Akarnya

Kalau sekadar mengurangi kemiskinan, pemerintah bisa saja memberikan bantuan langsung tunai (BLT), pelayanan kesehatan, dan pendidikan dasar gratis. Namun, itu saja tak cukup. Hal yang harus dilakukan adalah memerangi akar-akar kemiskinan dengan membangun sektor-sektor produktif dan fokus pada perdesaan.

Masih ada pekerjaan besar bangsa ini yang harus segera diselesaikan, yakni bagaimana menekan high cost economy– ekonomi biaya tinggi — yang sangat memberatkan kalangan dunia usaha. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan di 37 kota/ kabupaten di Pulau Jawa, dana suap atau dana siluman untuk memuluskan sebuah proses bisnis, ternyata mencapai 6,5% dari keseluruhan biaya produksi. Artinya, dari setiap Rp 100 ribu biaya produksi, maka Rp 6.500 di antaranya merupakan komponen biaya suap.

Dengan kondisi seperti ini, wajar jika daya saing dan produktivitas bangsa berkurang. Jika saja suap atau korupsi ini bisa dieliminasi secara total boleh jadi angka pertumbuhan ekonomi akan mencapai dua digit. Indonesia akan menjadi tempat tujuan investasi yang utama mengalahkan Malaysia dan Singapura. Pada gilirannya rakyat miskin pun akan berkurang dan kesejahteraan ekonomi yang merata dan berkeadilan akan cepat tercapai.

APBN Kian Mandul 

Memang cukup menggembirakan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi tetap terjaga ketika sejumlah Negara lain di dunia melemah. Pada 2010, misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1% dan meningkat lagi menjadi 6,5% pada 2011.

Pendapatan perkapita pun naik lumayan, telah mencapai di atas US$ 3.500. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga turun. Masih cukup banyak data lainnya yang menunjukkan bahwa perekonomian kita mengalami perbaikan. Namun, mengapa persepsi masyarakat berdasarkan berbagai survey mengindikasikan bahwa keadaan semakin sulit? Mengapa pedagang kaki lima kian menjamur di kota-kota besar?

Mengapa preman merajalela? Mengapa semakin banyak saja tenaga kerja Indonesia terpaksa mengadu nasib di luar negeri dengan taruhan nyawa sekalipun? Tentu ada yang salah dari proses pembangunan yang kita lakukan di mana dari luar tampak ada perbaikan, tapi perbaikan perlu dipertanyakan dari segi kualitasnnya. Kalau saja pertumbuhan ekonomi cukup berkualitas, tentu tak akan banyak muncul anomali ataupun kontradiksi. Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pertumbuhan adalah korupsi.

Praktik-praktik korupsi di segala lini kehidupan menyebabkan investasi terhambat. Pengusaha membutuhkan dana lebih besar untuk menjalankan usahanya. Di masa Orde Baru yang kita yakini tingkat korupsinya sangat parah, pengusaha masih bisa meraup laba karena persaingan dari luar negeri dibatasi dengan berbagai bentuk perlindungan.

Korupsi juga menyebabkan kualitas infrastruktur rendah. Teramat mudah kita temukan dengan kasat mata: jalan yang mudah berlubang dan menjelma menjadi kubangan, jalan khusus bus Transjakarta, dan bangunan-bangunan pemerintah. Ongkos pemeliharaan jadi mahal sehingga mengorbankan anggaran yang sepatutnya lebih banyak dialokasikan untuk orang miskin.

Agaknya tak berlebihan kalau kita kian meyakini bahwa sumber kebocoran terbesar adalah dari penerimaan perpajakan. Bagaimana mungkin nisbah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto justru mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir dibandingkan dengan selama lima tahun sebelumnya berturut-turut.
Dengan penurunan penerimaan pajak, peran pemerintah untuk melayani rakyat melemah. Porsi pengeluaran pemerintah di dalam produk domestik bruto tak kunjung menembus 10%. Padahal, di negara yang sangat liberal seperti Amerika Serikat sekalipun, porsinya mencapai 20%.

Bukankah menyerahkan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar juga mensyaratkan hadirnya peran Negara yang lebih kuat, terutama dalam menciptakan jaring-jaring pengaman pasar agar kelompok-kelompok yang rentan bisa terlindungi. Jaring-jaring pengaman pasar wajib ada dan melekat di dalam sistem pasar. Dana untuk itu dari mana lagi kalau bukan dari pajak, yang merupakan perangkat untuk meredistribusikan pendapatan dari yang lebih mampu ke yang kurang mampu.

Kalau begini terus, anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) kian mandul untuk memberdayakan rakyat. Tanda-tandanya mulai tampak. Tahun 2010 lalu kita sudah mengalami defisit dalam keseimbangan  primer (penerimaan Negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang). Defisit keseimbangan primer baru pertama kali terjadi dalam 10 tahun terakhir. APBN yang kian mandul berdampak pula pada pelemahan kemampuan pemerintah untuk menyuntikkan dana segar ke sektor-sektor yang seharusnya memperoleh prioritas, seperti sektor pertanian dan/atau perdesaan.

Bagaimana mungkin hendak memerangi kemiskinan jika basis kemiskinan yang notabene ada di pedesaan—hampir dua per tiga penduduk miskin ada di desa—tak kunjung disentuh dengan serius. Justru sektor pertanian kian terbebani karena sumbangsih sektor industri manufaktur—yang seharusnya jadi pengimbang—terus saja menurun. Terbebani karena pilihan bagi pencari kerja adalah kembali ke sektor pertanian atau memadati sektor informal. Karena itu, pekerja informal bertambah banyak, sekitar 70% dari semua orang yang bekerja. Tak diragukan lagi, pertumbuhan gagal menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Peran Aktif Negara 

Pertumbuhan yang tidak berkualitas akan membuat hampir separuh penduduk rentan terhadap gejolak ekonomi. Sedikit saja harga-harga pangan naik, penduduk yang tadinya nyaris miskin akan benar-benar menjadi miskin. Mereka tak akan mampu lagi menopang kebutuhan hidup minimumnya: 2.100 kalori per kapita sehari ditambah dengan pendidikan dasar dan kesehatan dasar.

Makanya, untuk memacu pertumbuhan berkualitas, langkah yang paling tepat adalah dengan menciptakan lapangan kerja bermutu. Untuk itu, tak ada pilihan lain kecuali memberdayakan sektor pertanian, membangun perdesaan dengan sungguh-sungguh, dan memacu industrialisasi.

Menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar saja tak cukup. Peran aktif negara harus lebih mengedepan. Dengan memberantas korupsi, peran negara niscaya akan lebih mumpuni. Plus, perubahan paradigma pembangunan, dengan focus pada sektor pertanian dan pembangunan perdesaan, kita yakin Negara ini akan maju dan rakyatnya akan mencapai kesejahteraan. (IRIB Indonesia/Media Indonesia/RA)

Read More

Media Harus Mendorong Masyarakat untuk Beramal

Anggota Dewan Ilmiah Riset Budaya dan Pemikiran Islam, Hujjatul Islam Saeed Davoudi menyatakan, "Setiap orang dapat beramal sekadar kemampuannya dalam hidupnya dan berbuat kebajikan untuk masyarakat."

Fars News (4/3) melaporkan, Davoudi mengatakan bahwa salah satu hal yang paling menonjal dalam akhlak Islam adalah masalah amal kebajikan. Menyinggung ayat al-Quran yang tentang amal infak, Davoudi mengatakan, "Di awal surat al-Dahr disinggung masalah ihsan dan pengorbanan oleh Ahlul Bait as dan ayat

«إِنَّ الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِن کَأْسٍ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُورًا»

Menunjukkan posisi khusus ihsan dalam ajaran agama."

Davoudi juga mengatakan, "Sirah Rasulullah Saw dan umat Islam di masa beliau dan di masa lain, salah satu kriteria identitas umat Islam adalah masalah ihsan dan kebajikan. Oleh karena itu, wakaf dan infak dalam pembangunan masjid dan sekolah adalah salah satu di antara berbagai cara masyarakat Muslim untuk menyebarkan amal ihsan dan kebajikan."

Menyinggung penekanan agama Islam dalam masalah ihsan dan infak, Davoudi menegaskan, "Jika ada orang non-Muslim, menelaah ajaran agama Islam, maka dia akan menemukan betapa ihsan dan kebajikan mendapat tempat yang sangat istimewa. Sebaliknya, kekikiran sangat tercela dalam Islam."

Masalah penting berikutnya adalah perluasan ihsan dalam masyarakat. Dalam hal ini, media dapat berperan proaktif karena jika manfaat ihsan dijelaskan dengan baik, maka masyarakat akan bersemangat untuk beramal. (IRIB Indonesia/MZ)

Read More

Tarian Angka

Oleh: Purkon Hidayat

Kekuatan angka telah begitu deras merasuk ke dalam tubuh kehidupan umat manusia, bahkan menelusup  ke setiap tulang sendi hingga merembes ke sumsum kesadaran dan ubun-ubun keberakalan. Yang berlaku saat ini adalah besaran kuantitas, besar-kecil, banyak-sedikit, menyisihkan besaran kualitas; baik buruk, benar-salah. Kini, lalu lintas arus informasi yang hilir mudik di kepala kita telah dibingkai dengan kacamata angka tersebut.

Di tingkat masyarakat, cara berpikir angka telah begitu mengakar hingga segala sesuatu berujung pada angka bernama uang alias ‘UUD', ujung-ujungnya duit. "Ah ngapain sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga tetap nyari duit kan ?"
Lebih dari itu, angka telah dijadikan sebagai sebuah bahasa adi luhung untuk membenarkan sebuah keputusan baik di tingkat paling sederhana hingga kebijakan pemerintahan. Semua ini seolah membenarkan sabda bapak utilitarianisme, Jeremy Bentham, "Kebahagiaan terbesar dari kuantitas terbesar adalah dasar dari prinsip moral dan aturan."

Dewasa ini, angka telah didaulat menjadi sebuah metode terbaik untuk memahami dunia. Tidak sedikit para ekonom dan pengamat sosial begitu mudah terjebak pada angka-angka kuantitatif yang menyisihkan, bahkan tidak memberikan ruang bagi pembacaan kualitatif.

Besaran seperti Produk domestik bruto (PDB) dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur pembangunan sebuah negara dan menggerus faktor lain yang mungkin lebih penting.

Selama beberapa dekade, model tersebut mengacu pada penerapan di negara Barat seperti AS. Belakangan model ini terbukti keliru. Sebab tidak mempertimbangkan membengkaknya utang negara  yang memicu bom waktu pailit yang akan meledak memporakporandakan segalanya.

Kini, utang negara yang membumbung tinggi menjadi masalah paling pelik yang dihadapi Obama untuk mempertaruhkan dukungan menjadi orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu untuk kedua kalinya.

Departemen keuangan AS dalam laporan terbarunya yang diterbitkan akhir September mengungkapkan bahwa utang negara ini menembus $14,3 triliun. Diprediksi pada tahun 2015 akan meroket mencapai $20 triliun.

Pertemuan Forum Ekonomi Eropa yang digelar tidak lama setelah dunia dihantam gelombang krisis 2008, terang-terangan mengkritik kebijakan sejumlah negara Eropa yang menjadikan AS sebagai model pembangunan ekonomi dengan parameter kenaikan PDB yang tinggi.

Di level teoritis, ukuran-ukuran statistik-matematis ternyata terbukti telah banyak dikritik karena menyajikan data yang menipu. Bahkan ekonom semacam John Kenneth Galbraith secara sarkastik menuding ilmu ekonomi merupakan penipuan terselubung yang diyakini sebagai realitas.

Soal PDB tinggi, muncul sebuah masalah mendasar. Struktur sosial mana yang menikmati kenaikan angka-angka itu? Apakah rakyat jelata yang merupakan mayoritas seperti di Tanah Air, ataukah segelintir orang yang pendapatannya lebih besar dari pendapatan median warga ?

Terdapat kesenjangan antara pendapatan perkapita dari rata-rata dengan pendapatan median (pendapatan individu yang mewakili). Boleh jadi pendapat yang besar itu hanya dimiliki oleh segelintir orang saja bukan kebanyakan rakyat.
Tingginya tingkat investasi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang fantastis acapkali tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan itu sendiri.

Salah satu bukti yang paling nyata adalah kasus pengalihan subsidi yang dipercaya oleh banyak ekonom akan berdampak positif menurunkan jumlah kemiskinan. Benar, jika ditilik dari jejak angka hasil simulasi, tidak ditemukan fakta bahwa pengalihan subsidi akan berdampak negatif. Namun, ada yang luput dari logika angka ini. Deretan angka tersebut adalah fakta tidak berjiwa, karena mengalami penyederhanaan.

Meroketnya angka pertumbuhan ekonomi juga telah mengecoh perekonomian banyak negara dunia termasuk Indonesia. Lembaga donor internasional seperti World Bank pernah menobatkan Indonesia sebagai The Asian Miracle karena tingkat pertumbuhan ekonominya yang menembus 7%. Tapi, ternyata pujian itu menikam dari dalam. Buktinya, perekonomian Indonesia limbung dihajar krisis ekonomi tahun 2007.

Tidak lama kemudian, World Bank dan IMF merevisi pujiannya dan menyebut terjadinya kekeliruan selama ini. Stiglitz dalam bukunya Globalization and its Discontents menunjukkan sejumlah kekeliruan atas resep yang dipaksakan lembaga donor seperti IMF terhadap Indonesia.

Di tengah hiruk-pikuk tarian angka yang berseliweran di kepala, kini saatnya meninjau kembali rasionalitas dengan mencari makna yang lebih jauh dari sekedar angka belaka.

Sejatinya, angka adalah garis dan titik dari peta yang tidak perlu dipuja menjadi segalanya, apalagi menjadi sebuah bahasa kebenaran yang mengalahkan akal sehat dan rasionalitas kita.(PH)

Read More

Aksi Penusukan Penegak Hukum dan Kemarahan Publik

Kemarahan dan kebencian rakyat terhadap korupsi dan pelakunya sepertinya sudah memuncak tak tertahankan. Terlebih bila sang koruptor ialah seorang penegak hukum.

Itulah yang terjadi ketika aktivis LSM Deddy Sugarda menyerang jaksa Sistoyo dengan senjata tajam. Akibat penyerangan yang terjadi seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, kemarin, Sistoyo menderita luka di dahinya.

Sistoyo ialah jaksa yang tertangkap tangan oleh KPK menerima sogok Rp99,9 juta dari seorang terdakwa kasus pemalsuan surat terkait dengan pembangunan Pasar Festival di Cisarua, Bogor, beberapa waktu silam.

Deddy mengaku menyerang jaksa Sistoyo karena sakit hati kepada aparat penegak hukum yang melakukan korupsi dan menerima sogok. Menurut Deddy, mereka tak ubahnya pengkhianat rakyat dan negara.

Deddy mengaku sebelumnya pernah merencanakan hal yang sama kepada Cirus Sinaga, jaksa yang didakwa dalam kasus pemalsuan surat rencana tuntutan terhadap Gayus Tambunan.

Penyerangan terhadap jaksa Sistoyo itu merupakan gejala yang mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan. Mengejutkan karena insiden penyerangan fisik dengan senjata tajam terhadap jaksa yang diduga korup itu baru pertama kali terjadi. Mengkhawatirkan karena bila itu dibiarkan, akan semakin banyak aparat penegak hukum berada dalam bahaya.

Kita berpendapat, bagaimanapun, perbuatan Deddy merupakan tindakan kriminal yang harus diproses secara hukum.

Akan tetapi, kita juga harus memandang perbuatan Deddy sebagai ekspresi kekecewaan rakyat terhadap penegak hukum yang korup. Kita bahkan harus melihat kekecewaan Deddy sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kegagalan institusi peradilan menangani perkara korupsi.

Rakyat menyaksikan betapa tidak seriusnya pengadilan menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Pengadilan sering kali menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa korupsi.

Contoh paling mutakhir terjadi ketika hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada hakim Syarifuddin meski jaksa menuntutnya 20 tahun penjara. Pengadilan bahkan tak jarang memvonis bebas terdakwa korupsi.

Penyerangan terhadap jaksa Sistoyo sesungguhnya merupakan warning bagi siapa pun, terlebih penegak hukum, agar jangan coba-coba melakukan korupsi. Peristiwa itu juga merupakan warning bagi penegak hukum untuk serius memberantas korupsi dan menegakkan hukum.

Jika peringatan itu diabaikan, rakyat sendiri yang akan mengadili para koruptor.

Sementara itu, Pembacokan terhadap Jaksa Sistoyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menunjukkan keresahan masyarakat terhadap proses hukum di pengadilan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menandaskan,"Ini bentuk kegalauan masyarakat tentang proses penegakkan hukum yang tidak pernah tuntas, akhirnya timbul kejadian seperti ini. Kita prihatin, karena apapun bentuk kesalahannya, seharusnya tidak bisa diselesaikan melalui kekerasan. Ada jalur-jalur yang harus dilalui."

Politikus dari Fraksi Golkar ini meminta agar aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas insiden pembacokan ini

Insiden pembacokan atas Jaksa Sistoyo bukan hanya karena adanya faktor kelalaian dari pengamanan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Demikian menurut peneliti ICW Donal Fariz.

Aparat penegak hukum yang tidak cakap dalam menegakkan hukum dinilai sebaai pemicu publik untuk bertindak dengan caranya sendiri.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz  mengatakan, "Pembacokan itu bisa dimaknai sebagai sebuah bentuk kemarahan publik atas hukum yang tidak adil, dan kemudian begitu mudahnya aparat penegak hukum dibeli oleh uang."

Ada dua sisi yang dilihat sebagai penyebab dari insiden pembacokan kepada Jaksa Sistoyo itu. Pertama, putusan yang dikeluarkan dunia peradilan tidak dihargai. Ini menjadi masalah tersendiri. Selain itu, negara juga mencontohkan cara berhukum yang tidak benar juga.

Ia menerangkan,"Misalnya, putusan terhadap kasus susu yang tidak dieksekusi, atau putusan terhadap GKI Yasmin yang juga tidak dieksekusi."

Lalu yang kedua, penegak hukum justru menjadi pelaku dari korupsi itu sendiri. Tak heran jika kemudian publik marah atas tindakan dari aparat penegak hukum yang cenderung tidak menegakkan hukum. Akibatnya, publik pun menjadi korban.

Ketika publik merasa dirugikan dan negara tidak berpijak dan lemah, maka publik yang kemudian mengambilalih peran negara yang tidak bisa dijalankan dengan baik tersebut.

Ditambahkannya,"Publik tentu memainkan dengan caranya sendiri. Itu ujung-ujungnya ketika negara amburadul dan cara berhukum yang tidak benar."

Kendati demikian, perlu ditelusuri pula apa motif pelaku pembacokan Jaksa Sistoyo itu. Bisa jadi si pelaku pernah terkena kasus, sehingga lalu memiliki motif dendam karena dipermaikan atau diperas.

"Nah, itu menjadi ranah penyidik untuk memeriksa motivasi apa di balik itu semua. Tidak sederhana itu orang datang ke persidangan lalu membacok," tandasnya.

Sementara itu, lain lagi pendapat Anggota Komisi III Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding. Ia  menyesalkan peristiwa yang menimpa jaksa Sistoyo. Ia menilai ini tampaknya menjadi upaya penghilangan jejak para koruptor.

Ditandaskannya,"Bisa jadi ada upaya penghilangan jejak dari pihak-pihak yang terlibat kasus korupsi ini."

Jaksa Sistoyo merupakan terdakwa dari kasus dugaan suap di Kejaksaan Negeri Cibinong. Rabu pagi, ia menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Selesai menjalani persidangan, seorang pria melayangkan sabetan tepat di dahinya.

Untuk itu, Sarifuddin menegaskan penyelidikan jangan berjenti, tetap harus ditelusuri lebih jauh. Motif pembacokan bukan hanya sebuah bentuk protes dari ketidakadilan hukum di Indonesia.

"Telusuri lebih jauh, apakah ada keterlibatan pihak lain yang juga tersangkut dalam kasus jaksa Sistoyo," tegas Sarifuddin. (IRIB Indonesia/Micom)

Read More

BBM Akan Naik, Pelaku Bisnis Mulai Siap-siap

Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April 2012, mulai ditanggapi penuh waspada oleh para pelaku bisnis maupun pihak-pihak lainnya. Mereka mulai berhitung dengan dampak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Tak hanya pengusaha di sektor transportasi, hampir seluruh pelaku usaha mulai menghitung-hitung dampak kenaikan BBM bersubsidi premium dan solar, yang diusulkan naik sebesar Rp 1.500 per liter itu.

Dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan dua opsi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Pertama, menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 1.500 per liter, sehingga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000/liter --seperti saat Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.

Kedua, pemerintah mengusulkan mematok secara tetap dana subsidi hanya sebesar Rp 2.000 per liter. Artinya, berapa pun harga bensin dan solar di pasar dunia, pemerintah hanya akan menyubsidi sebesar Rp 2.000 per liter.

Misalnya, harga bensiun premium di pasar dunia Rp 8.000, maka di dalam negeri akan dijual Rp 6.000 per liter. Jika ternyata harga minyak harga premium dan solar di luar negeri melonjak menjadi Rp 9.000 per liter, maka harga di dalam negeri akan menjadi Rp 7.000 per liter dan seterusnya.

Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan, pemerintah mengajukan dua opsi, mengingat harga minyak dunia sudah mengalami kenaikan, dengan rata-rata harga minyak mentah (ICP) sekarang sudah menembus 121 dolar AS per barel.

Seorang pejabat Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa kemungkinan besar pemerintah akan memilih opsi kedua, karena pengeluaran pemerintah untuk subsidi akan lebih pasti.

Meski, katanya, hal tersebut juga masih mungkin akan membengkak jika konsumsi premium atau solar masyarakat meningkat. "Tapi berdasarkan simulasi pertumbuhan konsumsi, subsidi sebesar Rp 2.000 per liter tetap layak," kata pejabat itu.

Simulasi Dampak

Badan Pusat Statistik (BPS) pun langsung bereaksi dengan menghitung dampak dari pelaksanaan kebijakan kenaikan BBM tersebut.

Hasil simulasi BPS menunjukkan, setiap kenaikan harga bahan bakar minyak Rp 500 per liter akan menyebabkan inflasi langsung 0,31 persen dan inflasi tidak langsung sebesar 1-2 kali dari inflasi langsung.

Artinya, jika harga BBM dinaikkan Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter, akan menyebabkan inflasi langsung sebesar 0,93 persen dan inflasi tidak langsung sekitar 1 hingga 2 kali dari inflasi langsung. Inflasi tidak langsung itu berupa kenaikan tarif transportasi umum.

"Jadi, kalau harga BBM dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter, inflasi langsungnya 0,93 persen, ditambah inflasi tidak langsung sekitar 1,35 persen dan totalnya menjadi sekitar 2,5 persen," jelas Kepala BPS, Suryamin, di Jakarta, Kamis (1/3).

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Sederhananya, inflasi adalah sebuah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi.

Suryamin menjelaskan, simulasi yang dibuat lembaganya tersebut dibuat dengan catatan kenaikan harga bahan bakar tersebut berlaku untuk semua kendaraan.

Tak pelak lagi, para pelaku bisnis pun mulai mengeluarkan kalkulasi mereka terkait dampak kenaikan BBM pada industrinya.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) misalnya, memperkirakan kenaikan harga BBM di rentang Rp 1.500-Rp 2.000 per liter bakal membuat harga rumah naik sekitar 20 persen lebih.

Untuk tipe rumah seharga Rp 100 juta, Apersi memperkirakan kenaikan BBM bisa membuat harga rumah itu naik menjadi Rp 110 juta-Rp 120 juta per unit. "Itu juga belum pasti harganya, karena masing-masing harga materialnya berbeda-beda," ujar Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo.

Sebelumnya, lembaga konsultan dan riset properti, Colliers International juga menilai bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak kepada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah dalam membeli rumah. Sebab, akan membuat kebutuhan dasar bahan bangunan naik, sehingga developer akan menaikkan harga dasar properti.

Dari sektor riil, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Benny Soetrisno mengatakan, kenaikan harga BBM pastinya akan diikuti naiknya biaya angkut. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi tekstil harus mengalami penyesuaian.

"Ditambah upah pekerja yang naik secara periodik tahunan akibat harga barang-barang kebutuhan yang naik, ini akan bermuara pada harga tekstil. Jadi, harus naik," kata Benny.

Untuk menyiasati kenaikan tersebut, Benny mengatakan, tindakan drastis yang bisa ditempuh perusahaan untuk menekan biaya produksi adalah menurunkan volume produksi. "Yang paling ekstrim adalah melakukan pengurangan jam kerja," tegas dia.

Kekhawatiran pengusaha tekstil akan naiknya biaya produksi tampaknya bakal terwujud. Alasannya, Kementerian Perhubungan mengaku telah mulai membahas kenaikan tarif angkutan menyusul rencana kenaikan BBM bersubsidi tersebut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, pembahasan dampak kenaikan BBM akan difokuskan pada angkutan umum, seperti bus dan mikrolet (angkutan kota).

Kendati belum menentukan besar kenaikan, Kemenhub menyatakan besaran kenaikan tarif nantinya akan beragam. Sebab, angkutan kota dan desa dalam provinsi terikat pada ketentuan otonomi daerah. Selain itu,  karakter tiap daerah berbeda. "Nah Organda lagi kumpul membahas soal itu, karena karakter tiap daerah lain," tambah Mangindaan.

Antisipasi Pemerintah

Menghadapi berbagai keluhan dan perhitungan dampak kebijakan dari para pelaku bisnis, Menteri ESDM pun angkat suara. Jero Wacik mengatakan, pemerintah terpaksa menempuh kebijakan menaikan harga BBM karena kondisi keuangan pemerintah yang semakin berat. Dia pun menjamin bahwa keputusan kenaikan ini sudah melewati proses pembahasan yang transparan.

"Jadi, percayalah pada presiden, bahwa tidak ada presiden yang tidak cinta dan tidak sayang pada rakyatnya. Jangan karena menaikkan BBM, dibilang Pak SBY tidak sayang rakyat," ujarnya.

Pemerintah pun bergerak cepat dengan segara menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi bagi masyarakat tidak mampu. Lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), pemerintah siap menyediakan anggaran lebih besar dan durasinya lebih diperpanjang.

"Dulu Rp 100 ribu selama enam bulan, sekarang sembilan bulan Rp 150 ribu," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. "Begitu diumumkan 1 April 2012, langsung diberlakukan selama sembilan bulan. Luar biasa."

Agung menjelaskan, bantuan itu diberikan pada 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). "Dikali empat, jadi 74 juta jiwa," kata Agung.

Selain BLSM, pemerintah juga memberi kompensasi berupa penambahan subsidi siswa miskin, penambahan jumlah penyaluran beras miskin, dan subsidi pengelola angkutan masyarakat/desa. (IRIB Indonesia/Gatra/RA)

Read More

Esemka Uji Emisi, Rakyat Indonesia Berdoa Semoga Sukses

Mobil Esemka telah berada di Jakarta sebagai persiapan menjalani uji emisi di Balai Termodinamika, Motor, dan Sistem Propulsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Mobil Esemka tiba di Jakarta pada Sabtu pagi 25 Februari 2012 setelah menempuh perjalanan sekitar 600 kilometer dari Surakarta. Mobil itu sempat diistirahatkan sejenak di sekitar Monumen Proklamasi.Rencananya uji emisi akan dilakukan pada Senin, 27 Februari 2012.

Uji emisi tersebut sebagai syarat terakhir untuk mendapatkan surat uji tipe dari Kementerian Perhubungan, sehingga selanjutnya bisa digunakan untuk produksi massal.

Dukungan agar mobil Esemka lolos uji emisi datang dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Meskipun sebelumnya sempat berkomentar bahwa mobil Esemka hanya sebatas pembelajaran siswa dan bukan untuk industri, kini dia berharap Esemka lolos uji emisi. "Mudah-mudahan lolos uji emisi dan jadi prototipe mobil nasional yang baik," katanya kepada wartawan di Surakarta, Sabtu, 25 Februari 2012.

Dia mengatakan siswa sekolah menengah kejuruan memang dididik untuk memiliki keahlian tertentu, termasuk merakit mobil. Semakin banyak tenaga yang mampu merakit mobil, menurut Dahlan, semakin mudah mewujudkan mobil nasional.

"Apalagi jika ada perusahaan yang mau menampung anak-anak itu, untuk selanjutnya bekerja di pabrikan pembuat mobil nasional," katanya. Ketika ditanya apakah BUMN bakal terlibat dalam proyek mobil nasional, dia menjawab bisa saja hal itu dilakukan, seperti PT Inka yang sudah membuat mobil GEA.

Mobil Esemka dari Surakarta saat ini sudah berada di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) Serpong, Tangerang, Banten, untuk uji emisi.


Mobil itu diperkirakan baru bisa keluar menjelang Senin sore, 27 Februari 2012. Salah satu teknisi Engineering BTMP, Anis Sukmono, Esemka akan menjalani serangkaian tes. Hanya saja, mesin mobil harus didinginkan terlebih dulu. "Istilahnya preconditioning," kata Anis.

Proses pendinginan itu membutuhkan waktu yang lama, sekitar enam hingga delapan jam. Padahal, proses ujinya hanya membutuhkan waktu 19 menit 40 detik. "Sehingga mobil harus dikipasi dengan blower agar lebih dingin," kata Anis.

Jika sudah dingin, Esemka akan menjalani tes cool start. "Akan dihitung emisinya pada awal mesin menyala," katanya. Selanjutnya, mesin akan dibiarkan menyala agar panas. Setelah itu, Esemka akan menjalani uji hot start. "Ada dua jenis tes dalam tahap ini," kata Anis.

Esemka akan disimulasi berjalan di jalanan luar kota dan dalam kota. Simulasi akan dilakukan dengan cara memutar roda dengan peralatan roller. "Sembari disimulasi, emisinya akan dihitung," kata Anis.

Dalam simulasi luar kota, mobil akan dipacu dengan kecepatan 120 kilometer per jam. Semua tes itu membutuhkan waktu 19 menit 40 detik. Hasilnya bisa dilihat saat itu juga. "Kami hanya menyajikan data, soal lulus atau tidak itu kewenangan Kementerian Perhubungan," kata Anis.

Wakil Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo yakin Esemka mampu mengikuti tes tersebut. Apalagi, mereka sudah mencoba memacu mobil itu dengan kecepatan 120 km/jam saat melewati tol Semarang. "Kalau sampai tidak lulus kebangeten," katanya.

Sementara itu, Mobil Esemka menempuh jarak ratusan kilometer dari Surakarta ke Jakarta. Kondisi mesin masih prima saat pengecekan di daerah Tegal. Hanya, setelan bahan bakarnya masih cukup boros. Mobil itu mengkonsumsi satu liter Pertamax untuk menempuh perjalanan sekitar 8 kilometer.

Hal itu diketahui saat mengisi bahan bakar di salah satu SPBU di sekitar Brebes. Mobil itu butuh 43 liter Pertamax untuk memenuhi tangki bahan bakarnya. Sebagai catatan, saat pengisian, mobil itu sudah menempuh jarak 263 kilometer. Beberapa saat kemudian rombongan mengecek kembali. Mereka memenuhi tangki bahan bakar di sebuah SPBU di Cirebon. Ternyata butuh 8,6 liter Pertamax untuk memenuhi tangki mobil yang baru berjalan 76,4 kilometer itu.

Anggota DPR yang ikut mengendarai mobil itu, Roy Suryo, menilai konsumsi bahan bakar itu tergolong boros untuk mobil ukuran mesin 1.500 cc. "Namun masih bisa diiritkan lagi," katanya. Borosnya konsumsi disebabkan oleh kondisi mesin masih inreyen.

Salah satu teknisi yang menyertai, Sri Setyawan, menyebut borosnya konsumsi bahan bakar tergantung penyetelan perangkat injeksi dan pengapian. Artinya, mobil itu memang bisa dibuat lebih irit. "Dulu pernah seliter bisa buat 12 kilometer," katanya.

Proses uji emisi mobil Esemka, Senin, 27 Februari 2012, selesai dalam waktu delapan jam. Pengujian juga harus dihadiri perwakilan dari Kementerian Perhubungan Darat. Hal itu dikatakan Anis Sukmono, petugas engineering dari Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) Serpong. "Untuk mobil produk baru memang lebih lama pengujiannya," kata dia. Menurut Anis, pengujian akan dilakukan saat mesin dalam kondisi dingin. Mereka juga akan menguji saat mesin sudah panas atau hot start.

Selain itu, pengujian harus dihadiri tiga pejabat yang akan mengesahkan. "Dua dari balai dan satu pejabat dari kementerian," kata Anis. Proses pengujian bisa memakan waktu enam hingga delapan jam. Wakil Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo berharap pengujian itu bisa selesai dalam satu hari. "Lebih cepat lebih baik," katanya.

Esemka itu merupakan mobil buatan siswa SMK 2 Surakarta. Kendaraan ini sempat mencuri perhatian setelah Wali Kota Solo Joko Widodo menggunakannya sebagai kendaraan dinas. Tak tanggung-tanggung, sejumlah pejabat negara seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie juga membeli kendaraan ini.

Mobil Esemka Rajawali yang dulu bernama Kiat Esemka, Senin (27/2) siap melakukan uji emisi di Balai Thermodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) Serpong, Tangerang, Banten. Uji emisi tersebut meliputi pengujian emisi kondisi mesin dingin dan panas. Tahap awal, Esemka Rajawali harus menjalani proses reconditioning yang memakan waktu selama lebih kurang 6-8 jam. Proses itu wajib dijalani untuk menurunkan temperatur oli dan mesin agar sama dengan temperatur ruangan.

Pengujian emisi tersebut menggunakan siklus Euro2, dimana mobil akan menjalani dua siklus, yakni perkotaan dan siklus luar kota. Untuk siklus perkotaan mobil diuji dengan variasi kecepatan mulai dari 15, 30, hingga 50 kilometer per-jam. Sedang untuk luar kota, mobil akan menjalani uji emisi dengan kecepatan dari 50, 70, 100 hingga 120 kilometer perjam. Dari kecepatan itu akan diukur akselerasinya, kestabilan, deselerasi, dan idle atau dalam kondisi statis. Tes siklus itu dijalani dalam waktu 1.180 detik atau 19 menit.

Dari uji dua siklus itu nantinya akan ditempatkan dalam dua tempat berbeda, dalam kota dan luar kota. Dari sana akan diteliti gas buang kendaraan, dari kandungan Co, Co2, Hidrokarbon, dan NoX. Apakah Esemka Rajawali itu memenuhi ambang batas gas buang atau tidak. (IRIB Indonesia/Tempo interkatif)

Read More

Muhammad Nur: Filsafat Islam di Indonesia Butuh Tangga Pemikiran Baru

Definisi filsafat hanya mencakup metafisika dinilai sejumlah kalangan sebagai pemicu tidak aktualnya pemikiran filsafat Islam. Menurut Muhammad Nur, kandidat doktor filsafat Islam ICAS-Jakarta, dinamika filsafat Islam masih mengalami masalah di tingkat implementasi praktis.

"kita terlalu strict menggunakan terminologi filsafat hanya pada metafisika semata," kata pemikir muslim kelahiran Makasar itu.

"Tampaknya, kita butuh sebuah tangga pemikiran baru untuk menjembatani terjadinya tranformasi dari filsafat yang bertumpu pada metafisika menuju filsafat terapan," tegasnya.

Selengkapnya simak wawancara lengkap Purkon Hidayat dari IRIB Bahasa Indonesia dengan Muhammad Nur, kandidat doktor filsafat Islam ICAS-Jakarta mengenai dinamika filsafat Islam di Indonesia.

Bagaimana anda melihat dinamika filsafat Islam di Tanah Air, terutama pemikiran filsafat Mulla Shadra yang disebut-sebut mulai marak dikaji di Indonesia dalam satu hingga dua dekade terakhir?

Saya melihat pegiat pemikiran Mulla Shadra di Indonesia lebih banyak didominasi oleh para aktivis filsafat yang notabene belajar di Iran. Kalau saya tidak sepakat dengan asumsi yang menyebut di Indonesia marak dengan kajian Shadra. Bagi saya marak atau tidak diukur oleh seberapa jauh akademisi Indonesia memperbincangkan pemikiran Shadra.

Pemikiran Shadra di Tanah Air lebih banyak datang dari kalangan yang banyak berafiliasi ke belahan Iran. Sedangkan di universitas-universitas Indonesia sendiri, kita tidak melihat gagasan Shadra digali dengan antusias, khususnya di Universitas Islam Negeri (UIN). Meski mereka tahu ada pemikiran Shadra, tapi mereka belum begitu giat membicarakannya.

Dalam kondisi demikian, kita menyaksikan bersama filsafat Islam di UIN mulai dipinggirkan, dan para peminat filsafatpun semakin menurun. Banyak faktor yang membuat orang tidak memilih jurusan filsafat. Pertama, motivasi kuliah yang berorentasi kerja, dan filsafat tidak menawarkan itu. Kedua, munculnya kekhawatiran bahwa filsafat justru menjauhkan manusia dari agama.

Saya lihat di sini, meski UIN mempunyai jurusan filsafat Islam, namun yang mendominasi di dalamnya justru filsafat dengan basic humanistik. Padahal, jika filsafat Islam di sana berbasis pada Shadra yang berpijak pada tauhid, saya tidak perlu khawatir menyikapi pandangan yang menyatakan bahwa belajar filsafat justru  akan menjauhkan dari religiusitas. Selama ini muncul kecenderungan bahwa orang-orang yang belajar filsafat seolah-olah memiliki kebebasan totalitas yang terkadang jauh dari nilai-nilai religius. Misalnya, di salah satu kampus UIN di pasang tulisan yang berbunyi "Di Sini Area Bebas Tuhan !".

Ironisnya, yang lebih menyedihkan adalah fenomena tersebut terjadi di universitas Islam. Sebenarnya ini merupakan sebuah keresahan filosofis yang justru harus dijawab oleh kalangan pegiat filsafat Islam. Inilah alasan ketidaksetujuan saya terhadap pandangan yang menilai pemikiran Shadra marak dikaji di Indonesia.

Kira-kira apa masalah utamanya, dan apa terobosan yang harus dilakukan ?

Saya melihat ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mengenalkan Shadra kepada publik Indonesia. Tidak sedikit orang Indonesia yang mengenal pemikiran Islam justru dari Barat, jadi bukan dari Islam itu sendiri. Imbasnya, para pemikir Muslim Indonesia juga mengenal filsafat Islam termasuk pemikiran Shadra justru dari tangan pemikir (yang berada di negara-negara) Barat.

Di kalangan universitas Islam Indonesia, para pengajar filsafat Islam mengenal Shadra dari para pemikir yang tumbuh di Barat seperti Sayyid Hossein Nasr yang cukup dikenal di Indonesia. Tidak diragukan lagi, Nasr memiliki peran besar dalam memperkenalkan Shadra di kalangan kampus.

Di Tanah Air, para pegiat Shadra memikul tanggung jawab besar untuk menjelaskan pandangan filsafat Islam sebagaimana adanya dengan melakukan sebanyak mungkin penerjemahan karya-karya besar Shadra, maupun menuliskan konsep-konsep besarnya bagi publik Indonesia.

Pemikiran Shadra tidak mudah untuk dipahami, dan dia memiliki kerangka filosofis tertentu dengan ciri khasnya. Untuk itu, di sini diperlukan kerja keras dari para pegiat filsafat Islam dalam menebarkan pemikirannya sehingga bisa dicerna publik Tanah Air.

Sebagai perbandingan sederhana, Iran relatif berhasil mengembangkan filsafat Islam, karena ada usaha besar dari kalangan pegiatnya untuk menerjemahkan dan menulis pandangan berbagai karya filosof besar dunia ke dalam bahasa Persia.

Tampaknya di Indonesia upaya tersebut belum gencar dilakukan. Barangkali inilah  salah satu faktor yang menyebabkan pemikiran Shadra kurang dipahami sehingga belum menarik minat publik Indonesia.

Sejauh ini muncul sinisme bahwa filsafat Islam berada di menara gading, mengawang-awang di langit, dan tidak bisa menjawab problem kekinian. Padahal kalau melirik ke Barat, kita justru menemukan implementasi filsafat dalam bentuk filsafat terapan, filsafat praktis, filsafat sosial dll. Sebagai pegiat filsafat Shadra, bagaimana Anda melihat kontribusi filsafat Islam di ranah ilmu sosial dan humaniora?

Masalah kontribusi filsafat Islam dalam disiplin ilmu sosial di Indonesia, saya kira ini bukan hanya problem implementasi pemikiran Shadra, tapi juga filsafat Islam. Mengutip pemikir Iran, Mohsen Javadi, kita memiliki masalah dalam mendefinisikan filsafat yang hanya pada bertumpu pada metafisika semata. Kita tidak pernah menyebut mereka yang menggali politik dari sisi filosofis, ekonomi dari segi filosofis kemudian etika dari aspek filosofis sebagai filosof. Sedangkan di Barat, terminologi filsafat itu bukan hanya bertumpu kepada metafisika.

Karakteristik yang sangat khas filsafat Islam adalah pembatasan filsafat hanya pada metafisika, sehingga menyebabkan kurangnya para peneliti yang menggali lebih jauh sebenarnya tentang aspek filosofis ekonomi, hukum dll. Di Barat banyak kita temukan para filosof yang tidak paham tentang metafisika, sebab mereka hanya fokus terhadap satu kajian khusus misalnya tentang ekonomi.

Tampaknya kita butuh sebuah tangga pemikiran untuk menjembatani terjadinya tranformasi dari filsafat yang bertumpu pada metafisika semata menjadi filsafat terapan.

Saya pikir kritikan itu benar adanya bahwa di kalangan pemikir Islam belum gencar dilakukan upaya besar ke arah itu, meskipun dalam beberapa tahun terakhir tanda-tanda optimisme ke aras sana semakin terlihat nyata. Misalnya, di Iran sejumlah jurnal sudah membahas mengenai filsafat Islam terapan yang mulai mengisi kekosongan yang terjadi begitu lama di dunia filsafat Islam.

Nah, mungkin benar yang dikatakan Mohsen Javadi bahwa kita terlalu strict menggunakan terminologi filsafat hanya pada metafisika semata. Sementara di Barat, seseorang disebut sebagai filosof tidak mesti harus menguasai metafisika, bisa juga seorang ahli etika disebut filosof etika ketika ia mengkaji masalah tersebut secara filosofis.

Saya tertarik dengan istilah yang Anda gunakan tentang tangga pemikiran baru filsafat Islam. Bisa dijelaskan lebih jauh hal ini dalam konteks Indonesia?

Kalau kita meletakkan masalah ini ke dunia akademis Indonesia mungkin warnanya akan berbeda. Sebab, pemahaman filsafat Islam di Indonesia belum tertata secara baik, sehingga untuk masuk ke ranah filsafat terapan masih butuh kerja ekstra besar, karena basic-nya pun belum tertata dengan baik. Maksud saya, kalangan intelektual Indonesia, termasuk di universitas-universitas Islam hingga kini masih belum meletakkan keberadaan filsafat Islam sebagaimana mestinya. Filsafat Islam yang dipelajari merupakan bagian dari filsafat dengan pijakan humanistik.

Di sini, ICAS-Jakarta sebagai institusi yang concern di bidang filsafat Islam di Indonesia punya tantangan besar. Pertama, bagaimana dia mempromosikan filsafat Islam sebagaimana adanya. Kedua, upaya mempromosikan kajian-kajian filsafat terapan atau filsafat praktis, yang disebut di Iran sebagai falsafe-ye mozaf (the philosophy of).

Meski demikian, saya melihat terjadi kemajuan besar dengan adanya jurnal dan seminar filsafat Islam yang intensif digelar di Tanah Air. Semua ini menunjukkan optimisme bagi perkembangan filsafat  Islam di Indonesia.(IRIB Indonesia/PH)

Read More

Indonesia Berhasil Sinergikan Islam dan Demokrasi

Indonesia dinilai dunia cukup berhasil dalam mensinergikan Islam, demokrasi dan kehidupan modern di saat banyak negara berpenduduk mayoritas muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara alami gejolak sosial politik, kata Wakil Presiden Boediono.

"Indonesia dapat dan perlu memanfaatkan momentum ini untuk semakin meningkatkan citra dan kiprah  dalam pergaulan antar-bangsa," kata Wapres Boediono di Kediri, Jawa Timur, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat memberikan sambutan sekaligus membuka Musyawarah Kerja Nasional I Partai Persatuan Pembangunan 2012 dan Halaqah Nasional Alim Ulama di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

Hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Menteri Agama dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta pimpinan Ponpres Lirboyo KH Idris Marzuki.

Dikatakan Wapres, yang lebih penting lagi pengakuan tersebut seharusnya memperkuat percaya diri sebagai bangsa untuk melangkah ke depan.

Boediono mengatakan, demokrasi di Indonesia harus terus dikonsolidasikan dan partai politik adalah pilar utama demokrasi.

"Oleh sebab itu menjadi tugas kita semua, seluruh komponen bangsa, untuk bersama-sama mengembangkan sistem kepartaian di tanah air yang sehat, solid dan berfungsi efektif," kata wapres.

Wapres mengingatkan apapun kekurangan-kekurangan yang masih ada, upaya membangun demokrasi di negeri ini sebenarnya sudah memberikan hasil.

"Upaya dan jerih payah kita telah memberikan hasil-hasil nyata yang patut kita syukuri dan bahkan kita banggakan," kata Boediono.

Wapres menggambarkan, dalam situasi dunia yang penuh gejolak ini, ekonomi Indonesia diakui dapat melaju dengan cukup baik.

"Ini adalah karunia Allah SWT yang harus kita syukuri," katanya.

Cara mensyukurinya, katanya, bukan dengan berdebat mencari kredit untuk masing-masing atau dengan mendiskreditkan satu sama lain, tetapi dengan memperkuat rasa percaya diri dan kebersamaan kita sebagai bangsa.

"Kita harus menggunakan waktu yang diberikan ini untuk menata terus ekonomi kita, memperkuat sendi-sendi yang masih lemah, dan itu semua kita lakukan bersama-sama sebagai suatu bangsa. Dengan begitu, apabila ada badai yang melanda kita, kita sudah lebih siap, lebih tahan," katanya.(IRIB Indonesia/buletininfo)

Read More

Surat untuk Presiden

Oleh: Acep Iwan Saidi

Selamat malam, Pak Presiden! Dari Daniel Sparringa, salah seorang staf Anda, yang berbicara pada acara Soegeng Sarjadi Syndicate di TVRI -maaf lupa tanggal tayangnya- saya mendapat informasi bahwa Anda sering bangun malam. Katanya lagi, Anda membaca dan merenung, memikirkan berbagai permasalahan bangsa yang kian hari kian jelimet, kian ruwet.

Oleh karena itu, saya alamatkan surat ini kepada Anda yang begitu "mengakrabi malam". Saya pun menulisnya dalam larut, sehari setelah menyaksikan kesaksian Angelina Sondakh untuk kasus yang kita semua sudah tahu belaka itu.
Angie yang cantik, kita juga tahu, adalah salah satu pejabat tinggi di partai yang Bapak bina. Artinya, langsung atau tidak, Angie adalah binaan Anda.

Pak Presiden, sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa pada pemilihan presiden tahun 2004, saya adalah salah seorang yang memilih Anda.

Tentu saja, sebagai orang yang merasa diri intelektual, saya tidak sembarang memilih. Sebelum menentukan pilihan, saya merasa wajib untuk melakukan "riset kecil-kecilan", mulai dari menelusuri kehidupan masa kecil hingga perilaku paling mutakhir para calon presiden saat itu.

Pilihan saya jatuh kepada Anda karena pada waktu itu Anda mengingatkan saya pada sosok Arok dalam roman Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer.

Tentang Arok
Dengarlah apa yang dicatat Pram tentang Arok melalui mulut tokoh Dang Hyang Lohgawe berikut ini. "Dengan api Hyang Bathara Guru dalam dadamu, dengan ketajaman parasyu Hyang Ganesya, dengan keperkasaan Hyang Durga Mahisa suramardini, kaulah Arok, kaulah pembangun ajaran, pembangun negeri sekaligus. Dengarkan kalian semua, sejak detik ini, dalam kesaksian Hyang Bathara Guru yang berpadu dalam Brahma, Syiwa, dan Wisynu dengan semua syaktinya, aku turunkan pada anak ini nama yang akan membawanya pada kenyataan sebagai bagian dari cakrawati. Kenyataan itu kini masih membara dalam dirimu. Arok namamu" (1999: 53).

Demikianlah, Pak Presiden, imajinasi saya tentang Anda kala itu. Namun, dalam perjalanannya, perlahan-lahan imajinasi tersebut pupus. Entah karena apa, dalam mata batin saya, gambaran tritunggal (Brahma, Syiwa, dan Wisynu) sirna dari diri Anda. Saya tidak lagi merasakan sorot mata Sudra, sikap Satria, dan esensi Brahmana.

Hingga hari ini, Anda memang sangat santun, tetapi kesantunan itu terasa tak memiliki aura. Memandang Anda -artinya mencoba mengerti dan menerima kepemimpinan Anda- saya seperti menatap sebuah potret dalam bingkai. Sebuah potret, tentu bukanlah realitas sebenarnya. Ia adalah realitas citra.

Barangkali tidak ada yang salah dengan Anda, Pak Presiden. Kekuasaan, dalam sejarah bangsa mana pun, memang memiliki karakter pengisap. Barangsiapa tidak mampu menaklukkannya, ia akan tersedot hingga ke rangka. Sirnanya tritunggal yang saya imajinasikan terdapat pada sosok Anda kiranya juga karena isapan gravitasi kuasa tersebut.

Matinya tritunggal sedemikian meniscayakan hidupnya kelemahan tak terelakkan pada diri Anda. Lihatlah, sayap Anda patah. Anda tidak mampu menjadi "Garuda Yang Terbang Sendiri"—meminjam judul drama Sanoesi Pane. Ada semacam kekhawatiran pada diri Anda jika terbang sedemikian, yakni kecemasan untuk tidak bisa kembali hinggap pada takhta yang notabene mengisap Anda secara terus-menerus itu. Anda lebih suka diisap daripada menyedot habis daya kuasa. Anda dikuasai, bukan menguasai.

Itulah kiranya, disadari atau tidak, yang membuat Anda selalu terjaga saat larut seperti dikisahkan Sparringa. Tanpa keluh kesah kepada Sparringa, saya pikir tubuh Anda sendiri telah berbicara. Di balik baju kebesaran presiden, Anda tidak bisa mengelak kalau sorot mata Anda makin sayu, satu-dua keriput bertambah di wajah Anda. Jika saja Anda bukan presiden, barangkali sepanjang hari Anda akan tampak lusuh, layaknya seorang bapak yang capek memikirkan ulah anak-anaknya yang kelewat nakal. Wajah Anda tak lagi bersinar seperti sebelum jadi penguasa.

Gara-gara korupsi
Pemberantasan korupsi yang menjadi jargon partai binaan Anda, Pak Presiden, itulah yang saya pikir menambah satu-dua kerutan di wajah Anda tahun-tahun terakhir ini. Saya yakin Anda dan keluarga tidak melakukan tindakan kriminal tersebut, tetapi Anda terjebak dalam kepungan para bandit.

Kiranya Anda juga sang pemilik gagasan besar jargon pemberantasan korupsi tadi sehingga dengan sangat yakin Anda memasang badan di barisan paling depan pendekar pembunuh koruptor. Sayang, nyatanya Anda dikhianati. Anda jadi sandera di dalam jargon yang Anda gagas. Akibatnya, Anda menjadi sangat lemah. Anda tahu kepada siapa Anda mesti marah, tetapi Anda juga tahu hal itu tidak mungkin dilakukan. Ah, betapa menyakitkan hidup seperti itu.

Pak Presiden yang terhormat,

Malam semakin larut, tetapi kian gelap dan sunyi di luar, kian benderang hati kita di dalam. Drama Nazar dan Angie pastilah akan semakin jelas jika ditatap dalam suasana seperti ini.

Ketahuilah, penyelesaian kasus pelik yang menimpa mereka, juga banyak kasus lain, hanya bertumpu kepada Anda. Sekuat apa pun KPK, saya tidak yakin lembaga ini bisa menyelesaikannya. Anda mungkin tidak mengintervensi KPK dan penegak hukum dalam arti negatif, tetapi ketahuilah, tangan Anda bisa memanjang tanpa Anda ketahui, kekuasaan Anda bisa membengkak tanpa Anda sadari.

Ingatlah selalu bahwa Anda sedang terus-menerus dikhianati. Jadi, mohon keluarlah. Anda sudah mampu menguasai malam. Itu artinya Anda bisa menyongsong fajar saat semua makhluk sedang lelap. Ini kali saatnya Anda meradang, dan menerjang -meminjam sajak Chairil Anwar. Jadilah garuda agar kami menjadikan Anda lambang yang selamanya terpatri di dada.

Saya seorang dosen, Pak Presiden. Nyaris setiap hari saya membicarakan hal-hal ideal dengan mahasiswa. Kepada para mahasiswa saya selalu mengajarkan mimpi tentang Indonesia yang lebih baik di masa depan. Jadi, tolong saya, Pak Presiden, tolong bantu saya untuk menjadikan ajaran itu bukan ilusi, apalagi dusta.

Maka, jawablah permohonan ini dengan sebuah tindakan: bahwa besok pagi, saat fajar tuntas memintal malam, Anda akan menjadi presiden yang revolusioner. Atas apa pun yang bernama kuasa, jadikanlah diri Anda Arok, sang pembangun itu! (IRIB Indonesia.Kompas/SL)

* Ketua Forum Studi Kebudayaan FSRD ITB

Read More

Indonesia Tuan Rumah Pertemuan ASEAN Plus

Utusan sejumlah negara ASEAN plus India telah menyatakan akan hadir pada pertemuan kerja sama kelompok kerja di bidang pertanian, yang akan dilaksanakan di Palembang, 6-8 Maret 2012.

Kepala Bidang Regional Pusat Kajian Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Andy Jaya Darmawan menyampaikan itu usai rapat persiapan dalam rangka pertemuan ASEAN-India "Working Group on Agricultural Cooperation" di Palembang, Rabu (22/2/2012).

Menurut dia, utusan seluruh negara ASEAN dengan India sudah menyatakan akan hadir, tetapi jumlahnya belum diketahui secara pasti.

Pertemuan di Palembang nanti merupakan kegiatan serupa kedua, setelah tahun lalu dilaksanakan di India, katanya.

Ia mengatakan, persiapan pelaksanaan pertemuan ASEAN-India "Working Group on Agricultural Cooperation" itu hingga kini sudah mencapai 80 persen.

Pertemuan itu baru penjajakan saja belum banyak yang digali, tetapi ada masukan dari utusan India menawarkan beberapa pelatihan untuk dilaksanakan di negara-negara ASEAN terkait dengan pertanian, ujar dia.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumsel bidang Hukum dan Politik, H Nasrun Umar menyatakan, Pemprov hanya membantu panitia pusat untuk penyelenggaraan pertemuan tersebut.

Panitia daerah sudah siap dan kegiatan itu rencananya dibuka oleh Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, katanya.

Ia menjelaskan, pertemuan itu merupakan kerjasama ASEAN-India di bidang pertanian, dan semua negara ASEAN akan datang yang jumlah pesertanya sekitar 70 orang.

Selain mengikuti sidang-sidang, para peserta pertemuan itu nantinya juga ada kunjungan ke lapangan seperti ke PT Pusri terkait dengan pupuk dan ke Sekolah Pertanian di Sembawa, kata dia.

Proyeksi yang ingin diraih dengan adanya kegiatan itu, nantinya akan ada rekomendasi bagaimana meningkatkan hasil pertanian di Sumsel, papar Nasrun Umar.

Selain itu, peserta juga direncanakan melakukan wisata budaya dengan naik kapal pesiar menyelusuri Sungai Musi. (IRIB Indonesia/buletininfo)

Read More

Indonesia dan Lonjakan Harga Minyak

Pergerakan harga minyak dunia sudah tidak terkendali. Ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat memantik kenaikan harga emas hitam itu di pasar internasional.Harga minyak mentah brent di London, kemarin, mencapai US$122,9 per barel. Itu artinya harga minyak dunia bergerak semakin menjauhi asumsi makro APBN 2012, yakni US$90 per barel.

Harga minyak dunia yang selangit itu sudah tentu membebani APBN. Tidak ada cara lain, pemerintah mesti mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar anggaran negara tetap sehat. Untuk itu, pemerintah tidak boleh mengutamakan popularitas dan pencitraan ketimbang mengikuti logika ekonomi.

Sejauh ini, pemerintah hanya mengejar tenggat pembatasan subsidi BBM mulai 1 April sesuai dengan perintah Undang-Undang APBN 2012. Sudah ada tiga opsi yang disiapkan pemerintah, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi, mengalihkan penggunaan BBM ke BBG, dan mengharuskan mobil pribadi memakai BBM nonsubsidi, seperti pertamax.

Pilihan paling cerdas dari tiga opsi itu ialah menaikkan harga BBM bersubsidi. Hanya, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi terbentur oleh Pasal 7 UU APBN 2012 yang menolak adanya penaikan harga BBM.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa pengendalian anggaran subsidi BBM 2012 akan dilakukan melalui pengalokasian yang lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsinya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengendalian konsumsi ialah hanya melalui pembatasan konsumsi premium untuk kendaraan roda empat milik pribadi di Jawa-Bali sejak 1 April 2012.

Itulah pasal bunuh diri yang menghalangi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasal itu sesungguhnya tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang memungkinkan penyesuaian APBN apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN.

Tidak ada pilihan lain, Presiden dan DPR mesti merevisi Pasal 7 UU APBN 2012. Menunggu revisi melalui APBN perubahan terlalu lama, sekitar pertengahan tahun ini. Hanya ada satu jalan pintas, yaitu Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pada saat menaikkan harga BBM bersubsidi.

Jalan pintas itu butuh keberanian politik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (22/2) mengatakan harga BBM bersubsidi harus naik agar Indonesia dapat bertahan dari dampak krisis dunia. Pernyataan yang tegas, tetapi tegas di tataran wacana saja.

Padahal, terus-menerus memproduksi wacana akan mencekik leher sendiri karena harga minyak dunia terus bergerak menjauhi patokan APBN 2012. Sebagai rujukan, Tim Pengawasan Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi yang dipimpin Anggito Abimanyu sudah lama merekomendasikan penaikan harga BBM bersubsidi hingga Rp500 per liter. Pemerintah tidak perlu malu-malu, tinggal menjalankan rekomendasi itu.

Sepertinya Indonesia mulai melirik Iran di sektor energi. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pentingnya memperkuat kerja sama dengan pemerintah Iran dan sektor swasta dalam berbagai bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam pertemuan dengan Duta Besar Iran untuk Jakarta Mahmoud Farazandeh, Menteri ESDM mengatakan, Tehran memainkan peran utama di kawasan.

Pada kesempatan itu, Jero Wacik menyinggung pertumbuhan volume perdagangan antara kedua negara selama beberapa tahun terakhir dan potensi besar Indonesia-Iran. Dia menyerukan perluasan kerja sama, khususnya di sektor energi. Di pihak lain, Farazandeh mengatakan, Republik Islam telah membuat kemajuan cukup besar di sektor energi dan teknologi nuklir. Dia juga mengungkapkan kesediaan Iran untuk mentransfer keahlian ilmiah kepada negara-negara lain. Ia menambahkan, "Iran siap untuk berbagi prestasi nuklirnya dengan negara-negara anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) seperti Indonesia berdasarkan aturan Badan Energi Atom Internasional (IAEA)."

Dubes Iran juga menyerukan peningkatan kerjasama dengan Indonesia di bidang minyak, gas dan petrokimia. Meskipun menghadapi tekanan dan sanksi dari Amerika Serikat dan sekutu utamanya di Barat, Iran berhasil mengukir prestasi besar dalam program nuklir damai. Banyak pejabat Indonesia sejauh ini menyatakan bahwa masalah nuklir Iran harus diselesaikan melalui diplomasi, negosiasi dan cara-cara damai.

Pada September 2011, Sekjen Kamar Dagang, Industri dan Pertambangan Iran (ICCIM) Hamid Mosaddeqi mengatakan bahwa perdagangan antara Iran dan Indonesia mencapai 1.290 miliar dolar tahun lalu, termasuk 590 juta dolar nilai ekspor dan 639 juta dolar nilai impor. Dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia termasuk raksasa ekonomi di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menciptakan peluang peningkatan perdagangan dan kerja sama antara Tehran dan Jakarta. (IRIB Indonesia/Micom)

Read More